Jakarta, LANDASAN.ID – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendalami sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kebijakan serta meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Sulawesi Tengah.
Pendalaman tersebut dilakukan melalui kegiatan Koordinasi dan Komunikasi (Korkom) luar daerah Komisi IV DPRD Sulteng di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Kunjungan dipimpin Ketua DPRD Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karim, didampingi Ketua Komisi IV H. Hidayat Pakamundi serta dua Wakil Ketua DPRD Sulteng, H. Syarifuddin Hafid, SH, dan H. Ambo Dalle, S.Ag., SH.
Hampir seluruh anggota Komisi IV turut mengikuti koordinasi tersebut, yakni Baharuddin Sapi’i, SP, Dr. Awaluddin, MAP, Aristan, S.Pt., Rahmawati M. Nur, S.Ag., MH, dan Martinus, bersama tenaga ahli komisi.
Dalam pertemuan itu, rombongan DPRD Sulteng menggali berbagai kebijakan, program, dan inovasi Pemprov DKI Jakarta, terutama menyangkut mekanisme pengaduan, penanganan kasus kekerasan, pendampingan korban, serta pemberdayaan perempuan dan keluarga.
Ketua DPRD Sulteng, Mohammad Arus Abdul Karim, mengatakan sejumlah persoalan perempuan dan anak masih membutuhkan perhatian serius di Sulawesi Tengah. Persoalan tersebut meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, eksploitasi anak, hingga perkawinan usia anak.
Menurut politisi Partai Golkar itu, penguatan layanan pengaduan dan pendampingan korban harus menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Terlebih, wilayah Sulawesi Tengah mencakup 13 kabupaten/kota dengan karakteristik geografis yang beragam.
Kondisi tersebut, kata dia, menuntut tersedianya sistem pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat kecamatan dan desa, bukan hanya terpusat di ibu kota kabupaten.
Selain penanganan kekerasan, DPRD Sulteng juga menaruh perhatian pada penguatan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan tumbuh kembang yang layak.
Arus menegaskan, perlindungan perempuan dan anak membutuhkan koordinasi lintas sektor. Penanganan persoalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
Melalui pembelajaran dari DKI Jakarta, DPRD Sulteng berharap dapat mengadopsi praktik dan mekanisme pelayanan yang relevan untuk membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang lebih efektif, terpadu, serta menjangkau masyarakat secara merata.
Hasil koordinasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan masukan DPRD Sulteng dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, khususnya untuk mendorong lahirnya kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap persoalan perempuan dan anak.
DPRD Sulteng menilai penguatan perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan keluarga merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia sekaligus investasi strategis bagi masa depan Sulawesi Tengah.






