Palu, LANDASAN.ID – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendalami strategi penguatan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Bali, mulai dari pola koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), pengawasan langsung di lapangan, hingga mekanisme tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus (Pansus).
Pendalaman tersebut dilakukan melalui kunjungan koordinasi dan komunikasi ke Kantor DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Kamis (5/11/2026). Kegiatan ini bertujuan menghimpun referensi dan praktik kelembagaan yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Sulteng.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, bersama sejumlah anggota komisi, di antaranya Dr. I Nyoman Slamet, serta unsur pendukung Sekretariat DPRD dan tenaga ahli.
Sri Indraningsih Lalusu mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan DPRD melalui pertukaran informasi dan pengalaman antardaerah.
Menurutnya, pengalaman DPRD Bali dalam membangun hubungan kerja dengan perangkat daerah serta menjalankan fungsi pengawasan menjadi referensi penting bagi DPRD Sulteng.
“Kami ingin memperoleh informasi dan pengalaman secara langsung mengenai bagaimana DPRD Bali menjalankan fungsi pengawasan, membangun koordinasi dengan perangkat daerah, serta memastikan program-program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Sri Indraningsih di Palu, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan, pertukaran pengalaman antarlembaga legislatif daerah diperlukan untuk menemukan pola kerja yang efektif, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan regulasi masing-masing daerah.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada mekanisme koordinasi antara komisi DPRD dan OPD mitra kerja. DPRD Bali menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan secara berkala melalui pertemuan untuk mengevaluasi program yang sedang berjalan, membahas rencana kegiatan tahun berikutnya, kebutuhan anggaran, hingga mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan perhatian legislatif.
Selain koordinasi kelembagaan, Komisi I DPRD Sulteng juga mendalami praktik pengawasan lapangan dengan melibatkan OPD terkait.
Anggota DPRD Sulteng, I Nyoman Slamet, menilai keterlibatan perangkat daerah dalam pengawasan lapangan penting untuk memastikan DPRD memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan program pemerintah.
“Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembahasan di ruang rapat. DPRD juga perlu memperoleh informasi langsung di lapangan, sehingga dapat mengetahui kesesuaian antara perencanaan, keb






