DPRD  

Komisi II DPRD Sulteng Pelajari Inovasi Layanan Pajak Kendaraan di Kepri

Kunjungan Kerja Koordinasi dan Komunikasi Komisi II DPRD Sulteng ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Kamis (5/11/2026). /Foto: IST

Batam, LANDASAN.ID – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggali strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi pelayanan dan digitalisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja koordinasi dan komunikasi Komisi II DPRD Sulteng ke Kantor Bapenda Kepri di Batam, Kamis (5/11/2026). Dalam pertemuan itu, rombongan mempelajari berbagai terobosan pelayanan perpajakan, termasuk pengembangan layanan Samsat untuk menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun, S.E., didampingi Sekretaris Komisi II Ronald Gulla, S.T., serta anggota Komisi II, Rachmat Syah Tawainella, S.H., M.M., Dr. Vera R. Mastura, S.Sos., M.Si., Dra. Marlelah, M.Si., Rauf, dan Asrullah.

Kedatangan rombongan diterima Kepala Bidang Pengembangan Bapenda Kepri, Suryani, bersama sejumlah pejabat yang membidangi pengawasan, penagihan, penerimaan pajak, dan sistem informasi.

Dalam pemaparannya, Bapenda Kepri menjelaskan sejumlah inovasi untuk memperluas akses pelayanan sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. Layanan tersebut meliputi Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Goes to Mall, hingga Samsat antarpulau.

Layanan Samsat antarpulau menjadi salah satu perhatian Komisi II DPRD Sulteng. Inovasi tersebut dinilai relevan untuk menjawab tantangan geografis wilayah kepulauan, sehingga masyarakat di daerah terpencil tetap memperoleh kemudahan dalam mengakses pelayanan perpajakan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat pelayanan.

Selain perluasan jangkauan layanan, digitalisasi pembayaran pajak juga menjadi materi penting dalam pertemuan tersebut. Bapenda Kepri telah memanfaatkan aplikasi digital, QRIS, layanan perbankan, serta berbagai platform pembayaran elektronik untuk mempermudah masyarakat menunaikan kewajiban pajaknya.

Bapenda Kepri juga menerapkan sejumlah kebijakan insentif, antara lain program pemutihan pajak, penghapusan denda, serta Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Pembahasan turut menyentuh pengelolaan perpajakan di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam yang memiliki karakteristik dan ketentuan khusus. Hal ini mencakup fasilitas perpajakan kendaraan bermotor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pembatasan kendaraan yang dibawa keluar dari kawasan perdagangan bebas tersebut.

Dalam kesempatan itu, Bapenda Kepri juga mengungkapkan bahwa pajak air permukaan memiliki target penerimaan sebesar Rp1 miliar, tetapi realisasinya belum mencapai target. Sementara itu, pemungutan pajak kendaraan di atas air belum dapat dilaksanakan karena belum tersedianya regulasi yang mengatur mekanisme pemungutannya.

Berbagai pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi Komisi II DPRD Sulteng dalam mendorong penguatan kebijakan pendapatan daerah. Perluasan jangkauan pelayanan, pemanfaatan teknologi pembayaran, serta penguatan sistem pengawasan dan penagihan dinilai menjadi aspek penting dalam mengoptimalkan penerimaan PAD di Sulawesi Tengah.

Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan pertukaran cendera mata sebagai bentuk penghargaan sekaligus penguatan hubungan kelembagaan antardaerah. Dalam kesempatan itu, Komisi II DPRD Sulteng menyerahkan bawang goreng, salah satu produk unggulan khas Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, kepada jajaran Bapenda Kepri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *