Batam, LANDASAN.ID – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengkaji inovasi pengelolaan pajak daerah yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mulai dari layanan Samsat antarpulau hingga digitalisasi pembayaran pajak, sebagai referensi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kajian tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja koordinasi dan komunikasi ke Kantor Bapenda Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Kamis (5/11/2026). Kunjungan ini difokuskan pada penguatan strategi peningkatan penerimaan daerah melalui perluasan akses pelayanan, pemanfaatan teknologi, serta optimalisasi pengawasan dan penagihan pajak.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun, SE, didampingi Sekretaris Komisi II Ronald Gulla, ST, serta anggota Komisi II, Rachmat Syah Tawainella, S.H., M.M., Dr. Vera R. Mastura, S.Sos., M.Si., Dra. Marlelah, M.Si., Rauf, dan Asrullah.
Kedatangan rombongan diterima Kepala Bidang Pengembangan Bapenda Kepri, Suryani, bersama sejumlah pejabat yang membidangi pengawasan, penagihan, penerimaan pajak, dan sistem informasi. Pertemuan berlangsung di Graha Kepri Bapenda Provinsi Kepulauan Riau sekitar pukul 10.00 WIB.
Dalam pemaparan tersebut, salah satu inovasi yang menjadi perhatian Komisi II adalah pengembangan layanan Samsat, meliputi Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Goes to Mall, hingga pelayanan Samsat antarpulau.
Beragam layanan tersebut dikembangkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengatasi kendala geografis yang selama ini berpotensi menghambat pemenuhan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Selain perluasan layanan fisik, Bapenda Kepri juga mengandalkan digitalisasi pembayaran melalui aplikasi, QRIS, layanan perbankan, dan berbagai platform pembayaran elektronik. Sistem ini dirancang untuk mempercepat transaksi, menyederhanakan prosedur, serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak.
Kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri atas banyak pulau turut menjadi perhatian dalam diskusi. Bapenda Kepri mengembangkan pola pelayanan yang memungkinkan masyarakat di pulau-pulau kecil tetap mendapatkan akses terhadap layanan perpajakan.
Di sisi lain, peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui sejumlah kebijakan, antara lain pemberian insentif, pemutihan pajak, penghapusan denda, serta program Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor.
Komisi II juga mendalami pengelolaan perpajakan di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam yang memiliki ketentuan khusus. Pembahasan mencakup fasilitas perpajakan kendaraan bermotor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga pembatasan kendaraan yang dibawa keluar dari kawasan perdagangan bebas tersebut.
Dalam pertemuan itu, Bapenda Kepri turut memaparkan sejumlah tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Salah satunya pajak air permukaan yang memiliki target Rp1 miliar, tetapi realisasinya belum mencapai sasaran.
Sementara itu, pemungutan pajak kendaraan di atas air belum dapat dilaksanakan karena belum tersedianya regulasi yang mengatur mekanisme pemungutannya.
Berbagai pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Komisi II DPRD Sulteng dalam merumuskan rekomendasi kebijakan peningkatan PAD. Terutama terkait pengembangan pelayanan pajak yang menjangkau wilayah terpencil, percepatan transformasi digital, serta penguatan sistem pengawasan dan penagihan.
Melalui kunjungan tersebut, Komisi II melihat bahwa optimalisasi PAD tidak cukup hanya mengandalkan penetapan target penerimaan. Pemerintah daerah juga perlu menghadirkan sistem pelayanan yang mudah diakses, transparan, dan mampu mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Kegiatan ditutup dengan pertukaran cendera mata sebagai bentuk penghargaan sekaligus penguatan hubungan kelembagaan antardaerah. Dalam kesempatan itu, Komisi II DPRD Sulteng menyerahkan bawang goreng, salah satu produk oleh-oleh khas Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, kepada jajaran Bapenda Kepulauan Riau.






