Palu, LANDASAN.ID – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggali strategi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui kebijakan pemutihan pajak dan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan koordinasi dan komunikasi luar daerah yang dilaksanakan anggota Komisi II DPRD Sulteng, H. Suryanto, S.H., M.H., dengan mengunjungi Bapenda Provinsi Jawa Timur.
Kunjungan itu difokuskan pada pertukaran informasi dan pengalaman mengenai kebijakan pengelolaan pajak daerah yang mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah tanpa mengabaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Bapenda Jawa Timur memaparkan sejumlah strategi yang telah diterapkan, salah satunya program pemutihan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.
Kebijakan tersebut menjadi instrumen untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong wajib pajak kembali memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan daerah.
Selain itu, Bapenda Jawa Timur juga menerapkan kebijakan keringanan pajak yang menyasar pengemudi ojek online (ojol) dan masyarakat kurang mampu. Langkah ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.
H. Suryanto menilai, berbagai kebijakan yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi Sulawesi Tengah dalam merumuskan strategi peningkatan PAD.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah tidak semata-mata dilakukan dengan meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
Ia menegaskan, kebijakan keringanan pajak perlu dikaji secara komprehensif agar dapat menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Melalui koordinasi tersebut, Komisi II DPRD Sulteng diharapkan memperoleh referensi kebijakan yang dapat digunakan dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyusun rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait optimalisasi PAD.
Pengalaman Jawa Timur menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk mendorong tata kelola pajak daerah di Sulawesi Tengah yang lebih efektif, berkeadilan, dan responsif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.






