Palu, LANDASAN.ID – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mematangkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 melalui rapat finalisasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dan tenaga ahli Bapemperda, Rabu (11/11/2026).
Rapat yang dipimpin langsung Mahfud Masuara, S.H., tersebut berlangsung di Ruang Baruga, Gedung B Lantai 3 Kantor DPRD Sulteng, Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kota Palu. Pembahasan difokuskan pada pencermatan dan penyempurnaan usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang akan menjadi prioritas pembentukan regulasi daerah pada 2027.
Sejumlah anggota Bapemperda turut hadir, yakni Dra. Marlela, M.Si., Dr. Bartholomeus Tandigala, S.H., CES., Sadat Anwar Bihalia, Risnawati M. Saleh, S.Sos., Yusuf, S.P., Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., serta Ir. Elisa Bunga Allo, M.M. Rapat juga diikuti perwakilan OPD teknis dan tenaga ahli Bapemperda.
Dalam pembahasan, Bapemperda bersama OPD teknis mencermati setiap usulan Ranperda dengan mempertimbangkan urgensi pembentukan regulasi, kesiapan materi muatan, landasan hukum, serta relevansinya terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Mahfud Masuara menegaskan, finalisasi Propemperda 2027 merupakan tahapan strategis untuk memastikan regulasi yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan prioritas pembangunan Sulawesi Tengah.
Menurutnya, setiap usulan Ranperda harus melalui kajian secara cermat, baik dari aspek substansi, urgensi, landasan hukum maupun kesiapan perangkat daerah sebagai pengusul.
“Finalisasi Propemperda Tahun 2027 ini menjadi bagian penting dari tugas Bapemperda untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah yang diusulkan memiliki urgensi, landasan hukum, serta manfaat yang jelas bagi masyarakat. Karena itu, seluruh usulan harus kita cermati bersama, baik dari sisi substansi maupun kesiapan perangkat daerah yang mengusulkannya,” ujar Mahfud.
Ia menekankan, keterlibatan OPD teknis dan tenaga ahli menjadi faktor penting dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas. Sebab, sebuah Perda tidak cukup hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi harus ditopang kajian yang komprehensif agar dapat diterapkan secara efektif.
“Kami ingin setiap Perda yang nantinya dibentuk benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan persoalan yang berkembang di daerah. Jangan sampai regulasi hanya menjadi dokumen hukum, tetapi harus mampu memberikan kepastian hukum, mendukung penyelenggaraan pemerintahan, serta menjadi instrumen dalam mendorong pembangunan daerah,” tegasnya.
Mahfud juga menyoroti pentingnya koordinasi dan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam seluruh tahapan pembentukan peraturan daerah. Menurutnya, komunikasi yang intensif dan pembahasan yang komprehensif diperlukan agar setiap Ranperda memiliki kualitas regulasi yang memadai sebelum ditetapkan menjadi produk hukum daerah.
Ia berharap, melalui finalisasi tersebut, seluruh usulan Propemperda 2027 dapat disusun secara terarah, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Prinsipnya, kita ingin proses pembentukan Perda dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap regulasi yang dihasilkan nantinya benar-benar memberikan manfaat dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Tengah,” tutupnya.
Melalui finalisasi ini, Bapemperda DPRD Sulteng menargetkan Propemperda 2027 tersusun secara matang dan berbasis kebutuhan daerah, sehingga setiap regulasi yang dihasilkan tidak sekadar menjadi produk hukum, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum serta menjadi landasan dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.






