Palu, LANDASAN.ID – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Sulawesi Tengah mengevaluasi lima rancangan peraturan daerah (Ranperda) dari pemerintah provinsi dan sejumlah kabupaten di Sulawesi Tengah untuk memastikan substansinya selaras dengan prinsip-prinsip HAM.
Evaluasi tersebut dibahas dalam Rapat Penyampaian Analisis dan Evaluasi Ranperda dari Perspektif HAM yang berlangsung di RM Raja Kuring, Jalan Sultan Hasanuddin, Palu, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak.
Lima Ranperda yang menjadi objek evaluasi mencakup sejumlah isu strategis, mulai dari akses masyarakat terhadap bantuan hukum, pengendalian kawasan tanpa rokok, perlindungan pekerja rentan sektor informal, hingga pencegahan perkawinan usia anak.
Adapun lima Ranperda tersebut yakni:
- Ranperda Provinsi Sulawesi Tengah tentang Bantuan Hukum.
- Ranperda Kabupaten Morowali tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Ranperda Kabupaten Morowali tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja bagi Pekerja Rentan Sektor Informal.
- Ranperda Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
- Ranperda Kabupaten Morowali Utara tentang Bantuan Hukum.
Analisis dan evaluasi dilakukan dengan menelaah kesesuaian materi muatan setiap Ranperda terhadap prinsip-prinsip HAM. Penilaian ini penting untuk memastikan regulasi yang dibentuk pemerintah daerah tidak mengabaikan hak masyarakat, memicu diskriminasi, ataupun melahirkan ketentuan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kesetaraan.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Sitti Rahmawati, serta diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait.
Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, yang hadir mewakili Ketua DPRD Sulteng, menegaskan bahwa perspektif HAM harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah.
Menurut Mahfud, pembahasan Ranperda tidak cukup hanya mengacu pada aspek yuridis dan kesesuaian substansi, tetapi juga harus memastikan setiap ketentuan menjamin penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.
“Setiap Ranperda harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga dari perspektif HAM. Jangan sampai ada aturan yang justru membatasi hak masyarakat atau menimbulkan diskriminasi,” ujar Mahfud.
Ia menekankan, setiap rumusan ketentuan dalam regulasi daerah harus menjunjung prinsip perlindungan, keadilan, dan kesetaraan hak sehingga tidak merugikan kelompok masyarakat tertentu.
Melalui proses analisis dan evaluasi tersebut, berbagai catatan serta rekomendasi diharapkan menjadi bahan penyempurnaan bagi pemerintah daerah dan DPRD sebelum Ranperda memasuki tahapan pembahasan maupun penetapan sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, produk hukum daerah tidak sekadar memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat di Sulawesi Tengah.






