Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Pemerintah Daerah Parigi Moutong memastikan belum ada rencana untuk “merumahkan” Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh waktu, meski beban belanja pegawai terus meningkat.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran, Kamis (26/03/2026). Ia menyebut, hingga kini pemerintah daerah tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran gaji PPPK secara penuh, termasuk dalam perencanaan tahun anggaran 2027.
“Belum ada sikap ke arah merumahkan pegawai. Bahkan TAPD untuk 2027 masih menginput kebutuhan gaji sesuai jumlah pegawai saat ini, baik PPPK, CPNS, maupun PNS,” tegas Zulfinasran.
Ia mengakui, kebijakan tersebut berdampak pada tingginya beban anggaran daerah. Saat ini, total kebutuhan belanja gaji pegawai di Parimo mencapai sekitar Rp280 miliar per tahun.
Meski demikian, Zulfinasran menilai belanja pegawai tidak semata menjadi beban, melainkan juga berperan sebagai penggerak ekonomi lokal. Sekitar 13 ribu aparatur di Parimo disebut berkontribusi langsung terhadap perputaran uang di masyarakat.
“Anggaran itu kembali ke masyarakat melalui belanja pegawai di pasar dan usaha kecil. Ini ikut menggerakkan ekonomi lokal,” jelasnya.
Namun di sisi lain, tingginya belanja pegawai turut membatasi ruang fiskal daerah, khususnya untuk pembiayaan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat.
Pemda, kata dia, sempat mengkaji sejumlah skenario, termasuk kemungkinan pengalihan sebagian anggaran belanja pegawai ke sektor infrastruktur. Namun opsi tersebut dinilai berisiko tinggi terhadap kondisi sosial-ekonomi.
“Kalau misalnya diambil keputusan merumahkan PPPK dan dialihkan ke infrastruktur, ada sekitar 6.000 orang yang kehilangan penghasilan. Dampaknya tentu sangat luas,” ujarnya.
Di sisi lain, pengalihan anggaran ke proyek infrastruktur juga dinilai berpotensi membuka lapangan kerja baru. Dengan asumsi Rp200 miliar dialokasikan ke 200 paket proyek, ratusan tenaga kerja bisa terserap.
Meski begitu, Pemda masih harus menghitung secara cermat dampak ekonomi dari setiap kebijakan, baik terhadap masyarakat, pelaku usaha, hingga sektor perdagangan seperti toko material bangunan.
Saat ini, Pemda Parigi Moutong terus mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan tetap berjalan tanpa harus memangkas belanja pegawai secara signifikan.
“Kami terus mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan, tanpa harus mengorbankan pegawai,” pungkas Zulfinasran.
