Mamuju, LANDASAN.ID – Koordinasi dan komunikasi (korkom) lintas daerah antara DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tak sekadar menjadi ajang silaturahmi birokrasi. Forum ini justru menguak tantangan mendasar dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan dan stunting mulai dari akurasi data hingga lemahnya pengawasan di lapangan.
Kegiatan yang dihadiri Sekretaris DPRD Sulteng bersama Anggota Komisi IV, yakni Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., Maryam Tamoreka, S.Kom., Dr. I Nyoman Slamet, Sri Atun, Rahmawati M. Nur, S.Ag., Awaluddin, S.Sos., M.P.A., Baharuddin Sapi’i, S.P., dan Aristan, S.T., ini dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, serta diikuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kamis, 23/04/2026.
Dalam pemaparannya, Gubernur Sulbar menekankan pentingnya sinergi lintas sektor sebagai kunci percepatan penurunan kemiskinan dan stunting. Ia mengandalkan Program PASTI PADU sebuah pendekatan integratif berbasis data yang juga melibatkan dunia usaha melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Namun, di balik ambisi tersebut, muncul catatan kritis dari peserta forum.
Anggota Komisi IV DPRD Sulteng, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada desain program, melainkan pada ketepatan sasaran dan kualitas pengawasan.
“Program akan sulit berhasil jika data tidak akurat dan pengawasan lemah. Bantuan, termasuk dari CSR, harus benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkelanjutan. Menurutnya, tanpa basis data yang valid, kebijakan berisiko tidak menyentuh kelompok paling membutuhkan, terutama masyarakat miskin ekstrem.
Selain itu, Wiwik mengingatkan bahwa pergeseran kebijakan dari bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat harus dibarengi dengan program yang terukur.
“Pemberdayaan itu tepat, tapi tanpa desain yang jelas dan berkelanjutan, dampaknya tidak akan signifikan,” ujarnya.
Sorotan lain datang dari Dr. I Nyoman Slamet yang menilai sektor pendidikan masih menghadapi persoalan klasik, terutama keterbatasan sarana dan prasarana.
Ia mendorong inovasi pembelajaran, termasuk penguatan pembelajaran jarak jauh serta program transisi bagi anak putus sekolah. Bahkan, ia mengusulkan festival budaya tingkat Sulawesi sebagai strategi edukasi generasi muda.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sekretaris DPRD Sulteng, M. Sadly Lesnusa, menilai forum ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat fungsi kelembagaan DPRD, khususnya dalam aspek pengawasan.
“Sinergi tidak boleh berhenti pada perencanaan. Yang paling penting adalah memastikan implementasi berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa integrasi dan konsistensi data menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan yang akuntabel.
Forum ini pun menegaskan satu hal: kolaborasi antar daerah memang penting, namun tanpa perbaikan pada aspek data, pengawasan, dan konsistensi pelaksanaan, program-program besar berpotensi hanya berhenti di level konsep.
