Palu, LANDASAN.ID – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) membuka ruang dialog dengan menerima langsung massa aksi damai yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) bersama sejumlah organisasi masyarakat di Gedung DPRD Sulteng, Kota Palu, Senin (04/05/2026).
Aksi tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari Serikat Pekerja Hukum Progresif, Serikat Buruh Kabupaten Donggala, Aliansi Masyarakat Loli Oge, Forum Penyintas, hingga kelompok honorer Kabupaten Donggala. Mereka menyampaikan sejumlah persoalan sosial, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Perwakilan massa diterima Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, didampingi Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara.
Dalam dialog tersebut, Hidayat Pakamundi menegaskan DPRD Sulteng berkomitmen membuka ruang komunikasi yang konstruktif sebagai bagian dari tanggung jawab lembaga legislatif dalam menyerap aspirasi rakyat.
“DPRD sebagai representasi masyarakat memiliki kewajiban untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Seluruh masukan yang disampaikan akan kami tampung dan pelajari secara serius,” tegasnya.
Ia menyebut, berbagai tuntutan dan persoalan yang disampaikan massa aksi akan ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan daerah.
“Setiap aspirasi akan kami koordinasikan agar dapat ditindaklanjuti secara terukur, tepat sasaran, dan sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, Mahfud Masuara menilai dialog terbuka antara DPRD dan masyarakat menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat di lapangan.
“DPRD hadir sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat guna mencegah terjadinya kesenjangan informasi maupun kebijakan.
Dari pihak massa aksi, perwakilan FPR berharap forum dialog tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi semata, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan kebijakan nyata yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Pertemuan berlangsung tertib dan kondusif, serta ditutup dengan komitmen DPRD Sulteng untuk terus membuka ruang komunikasi lanjutan bersama seluruh elemen masyarakat.
