Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Fraksi PKB, Rahmawati M. Nur, menegaskan komitmennya mengawal pembenahan sistem drainase di Kota Parigi agar masuk dalam prioritas pembangunan daerah. Penegasan itu disampaikan saat menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun Kedua Tahun Anggaran 2026 bersama masyarakat Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi. Selasa, 28/07/2026.
Dalam forum penjaringan aspirasi tersebut, persoalan drainase yang memicu banjir di sejumlah titik di Kota Parigi menjadi keluhan dominan warga. Rahmawati menilai persoalan itu tidak bisa lagi dipandang sebagai masalah musiman, melainkan harus ditangani melalui kebijakan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.
Menurutnya, sistem drainase yang belum optimal telah mengganggu aktivitas masyarakat setiap kali curah hujan meningkat. Karena itu, aspirasi warga akan dijadikan salah satu agenda yang diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Seluruh aspirasi masyarakat akan kami inventarisasi dan kami kawal agar mendapat perhatian dalam pembahasan anggaran. Persoalan drainase merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus ditangani secara serius,” tegas Rahmawati.
Dalam dialog tersebut terungkap, kawasan Kelurahan Loji, Bantaya, Kampal, hingga Masigi menjadi wilayah yang hampir setiap hujan deras dilanda genangan akibat kapasitas drainase yang dinilai tidak lagi mampu menampung debit air.
Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi PKB, H. Wardi, yang turut mendampingi kegiatan reses menilai pembenahan drainase di kawasan perkotaan sudah menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, Kota Parigi sebagai ibu kota kabupaten harus memiliki sistem infrastruktur yang memadai agar tidak terus dihadapkan pada persoalan banjir setiap kali hujan deras.
Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran, Rahmawati menegaskan hal tersebut tidak akan mengurangi komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia mengungkapkan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memang mengalami pemangkasan sekitar 23 persen, namun perjuangan untuk menghadirkan pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat akan tetap menjadi prioritas.
Bagi Rahmawati, pembenahan drainase bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, ia memastikan aspirasi tersebut akan terus dikawal hingga menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.
