Parigi Moutong, LANDASAN.ID – DPRD Kabupaten Parigi Moutong akan memanggil perwakilan PT Pertamina Patra Niaga bersama seluruh pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Parimo untuk meminta penjelasan terkait antrean panjang kendaraan serta persoalan barcode BBM subsidi yang dikeluhkan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, mengatakan pihaknya akan mengundang Sales Branch Manager (SBM) atau manajemen area PT Pertamina Patra Niaga, seluruh manajer SPBU, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam forum lintas sektor.
Menurut Sayutin, pertemuan tersebut diperlukan untuk mengetahui secara jelas persoalan yang terjadi di lapangan, khususnya terkait ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak, termasuk petani dan pelaku usaha lainnya.
“Kita mau cari tahu, ada apa sebenarnya ini. Kekurangan BBM subsidi untuk pelayanan, untuk petani dan lain-lain, ini di mana, ke mana menyebarnya. Termasuk barcode-barcode yang kita tidak mengerti, sementara petani kekurangan barcode,” ujar Sayutin dalam wawancara di ruang paripurna, Rabu 16/09/2026.
Ia juga menyoroti antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut, kata dia, perlu mendapat penjelasan agar diketahui apakah berkaitan dengan keterlambatan pasokan dari Pertamina atau terdapat persoalan lain dalam mekanisme distribusi BBM di daerah.
“Antrian juga yang terjadi pada sopir-sopir. Nah, apakah pasokan dari PT Pertamina Patra Niaga yang masuk ke sini terlambat, atau memang ada suatu hal yang dicurigai sehingga terjadi antrean panjang. Nah, ini kita mau cari tahu,” katanya.
DPRD Parimo, lanjut Sayutin, juga akan meminta penjelasan mengenai pola dan mekanisme penyaluran BBM dari PT Pertamina Patra Niaga hingga ke SPBU di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
“Kita undang nanti seluruh manajer area PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi Tengah untuk menjelaskan bagaimana metode pasokannya ke Kabupaten Parigi Moutong. Itu yang kita cari tahu,” tegasnya.
Selain pihak Pertamina dan pengelola SPBU, DPRD juga berencana melibatkan pemerintah daerah melalui OPD terkait, Asisten II Setda Parimo serta Bagian Perekonomian. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai persoalan BBM subsidi yang terjadi di lapangan.
DPRD berharap forum tersebut dapat membuka secara terang persoalan distribusi, ketersediaan pasokan, hingga mekanisme penggunaan barcode BBM subsidi, sehingga masyarakat yang memang berhak mendapatkan BBM subsidi tidak dirugikan.
