Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Parigi Moutong, Muhammad Basuki, mengkritisi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta belanja barang habis pakai dalam pembahasan anggaran daerah.
Basuki mengawali sorotannya dengan mempertanyakan dokumen KUA dan PPAS yang tidak mencantumkan tanggal penandatanganan. Menurutnya, pencantuman tanggal penting untuk memastikan kejelasan tahapan dan jadwal pembahasan anggaran.
Ia juga mempertanyakan PAD Parigi Moutong yang dinilai belum optimal. Basuki menilai lemahnya koordinasi antara OPD, OPD pengelola pendapatan, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi salah satu penyebab.
Ia mencontohkan pembangunan lapak di Desa Mensung oleh Dinas Perhubungan yang sebelumnya diproyeksikan menghasilkan PAD dari sewa. Namun setelah dibangun, penerimaan tersebut tidak dapat dikelola karena tidak sesuai dengan nomenklatur kewenangan dinas.
“Ketika dibahas, kita melihat ada potensi PAD dari sewa lapak. Tetapi setelah dibangun, ternyata Dinas Perhubungan tidak bisa mengambil kontribusi karena tidak ada nomenklaturnya,” ujar Basuki di ruang rapat paripurna, Kamis 13/08/2026.
Sorotan berikutnya diarahkan pada pencatatan PBB. Basuki mengungkapkan adanya masyarakat yang telah membayar pajak melalui desa atau kelurahan, tetapi pembayaran tersebut masih tercatat sebagai tunggakan.
“Saya mengalami sendiri. Orang tua saya punya sawah di Nambaru. Kami rutin membayar pajak melalui desa, tetapi ketika dicek masih tercatat ada tunggakan,” katanya.
Basuki juga mempertanyakan perbedaan penilaian objek pajak. Ia mencontohkan nilai bangunan rumahnya yang disebut sekitar Rp1,6 juta per meter persegi, sementara Hotel Horizon sekitar Rp900 ribu per meter persegi, meski sama-sama bangunan dua lantai.
Menurutnya, persoalan pencatatan dan penilaian pajak harus segera dibenahi karena masyarakat yang sudah memiliki kemauan membayar justru menghadapi ketidakjelasan administrasi.
“Bagaimana kita mau mengoptimalkan PAD kalau persoalan seperti ini tidak dibenahi? Masyarakat sudah mau membayar, tetapi pembayaran mereka tidak tercatat,” tegasnya.
Selain pendapatan, Basuki meminta Banggar memperketat pembahasan belanja barang habis pakai dan belanja operasional OPD. Ia menilai sejumlah alokasi belanja perlu dievaluasi karena tidak sebanding dengan jumlah kegiatan.
“Kalau perlu, kita bahas satu per satu per OPD. Belanja barang habis pakai masih sangat banyak, padahal kegiatannya relatif sedikit,” pungkasnya.
