DPRD  

DPRD Sulteng Soroti Risiko Sosial di Balik Ekspansi Industri Ekstraktif

Foto Bersama Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., yang mewakili Ketua DPRD Sulteng bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Hotel Parama Su, Kota Palu, Kamis (12/11/2026). /Foto: IST

Palu, LANDASAN.ID – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengingatkan pemerintah dan pelaku usaha agar tidak mengabaikan dampak sosial, kesehatan, dan lingkungan di balik pesatnya perkembangan industri ekstraktif, khususnya sektor pertambangan di daerah tersebut.

Peringatan itu disampaikan Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., yang mewakili Ketua DPRD Sulteng dalam forum bedah buku dan peluncuran dua buku yang diselenggarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Hotel Parama Su, Jalan Domba, Talise, Kota Palu, Kamis (12/11/2026).

Dalam forum tersebut, dua buku yang diluncurkan masing-masing berjudul Tambang dan Sisi Gelap: Dampak Industri Ekstraktif terhadap Munculnya Prostitusi, Narkoba, dan HIV/AIDS serta Kasus Poso: Konflik, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia: Analisis Krisis Akar Masalah, Peredaran Senjata dan Tanggung Jawab Negara.

Wiwik menegaskan, keberhasilan pembangunan industri tidak boleh semata-mata diukur dari besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, maupun peningkatan pendapatan daerah. Dampak terhadap kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta kualitas hidup warga di sekitar kawasan industri harus menjadi indikator penting dalam pembangunan.

“Kita tentu membutuhkan investasi dan industri pertambangan untuk mendorong kemajuan daerah. Kita ingin Sulawesi Tengah tumbuh menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Namun, pert

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *