Palu, LANDASAN.ID – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., mengingatkan pemerintah dan perusahaan pertambangan agar tidak mengorbankan lingkungan serta kesehatan masyarakat demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan, pembangunan industri ekstraktif harus menjamin keberlanjutan lingkungan dan perlindungan sosial bagi generasi mendatang.
Peringatan tersebut disampaikan Wiwik saat menghadiri forum bedah buku dan peluncuran dua buku yang diselenggarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Hotel Parama Su, Jalan Domba, Talise, Kota Palu, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wiwik hadir mewakili Ketua DPRD Sulteng. Forum itu membahas dua buku, yakni Tambang dan Sisi Gelap: Dampak Industri Ekstraktif terhadap Munculnya Prostitusi, Narkoba, dan HIV/AIDS serta Kasus Poso: Konflik, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia: Analisis Krisis Akar Masalah, Peredaran Senjata dan Tanggung Jawab Negara.
Wiwik menilai, forum tersebut menjadi ruang penting untuk mengkritisi arah pembangunan industri ekstraktif di Sulawesi Tengah, terutama terkait dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak boleh semata-mata diukur dari besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, maupun peningkatan pendapatan daerah. Dampak terhadap kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan kondisi sosial warga harus menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan.
“Kita tentu membutuhkan investasi dan industri pertambangan untuk mendorong kemajuan daerah. Kita ingin Sulawesi Tengah tumbuh menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah pertumbuhan ekonomi tersebut sudah berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat atau belum,” tegas Wiwik.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang dipaparkan dalam forum tersebut, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap perempuan, hingga berbagai persoalan sosial lainnya.
Wiwik menegaskan, temuan-temuan tersebut tidak boleh berhenti sebagai bahan diskusi. Diperlukan verifikasi data dan penelitian ilmiah secara komprehensif agar setiap persoalan dapat dipetakan secara objektif dan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Ia mengingatkan, perusahaan pertambangan harus menjalankan tanggung jawab sosial secara nyata. Kewajiban perusahaan tidak cukup hanya berorientasi pada investasi, produksi, dan keuntungan ekonomi, tetapi juga mencakup pengendalian risiko kesehatan, sosial, serta lingkungan di wilayah operasionalnya.
Di sisi lain, pemerintah dituntut memperketat pengawasan terhadap aktivitas industri. Menurut Wiwik, keberadaan instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus diikuti pengawasan dan evaluasi berkelanjutan, termasuk terhadap potensi dampak sosial yang ditimbulkan kegiatan industri.
Sebagai bagian dari lembaga legislatif, ia menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab mengawal kebijakan pembangunan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pengawalan tersebut diperlukan agar aktivitas industri benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru meninggalkan beban sosial dan ekologis.
Wiwik juga mendorong kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memastikan pembangunan industri berjalan secara berkelanjutan.
Selain persoalan lingkungan dan kesehatan, ia menekankan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai dampak sosial. Perlindungan perempuan dan anak serta penciptaan lingkungan keluarga yang sehat harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan.
“Keluarga harus menjadi salah satu kekuatan utama yang kita gerakkan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Kita membutuhkan keluarga yang kuat dan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan. Perlindungan perempuan dan anak serta pembentukan lingkungan keluarga yang sehat merupakan bagian penting dari keberhasilan pembangunan,” tuturnya.
Lebih jauh, Wiwik mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam Sulawesi Tengah merupakan warisan yang harus dijaga. Pemanfaatannya tidak boleh hanya menguntungkan generasi sekarang, tetapi juga harus memastikan generasi mendatang tetap memiliki lingkungan yang sehat dan sumber daya alam yang lestari.
“Jangan sampai kita mewariskan kekayaan alam kepada generasi mendatang, tetapi pada saat yang sama justru mewariskan persoalan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan berbagai masalah sosial. Kita ingin industri yang maju, masyarakat yang sehat, perempuan dan anak yang terlindungi, keluarga yang kuat, serta lingkungan yang tetap terjaga,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Dr. H.M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa penerbitan buku yang mengulas dampak industri pertambangan tersebut dilatarbelakangi keprihatinan terhadap berbagai persoalan yang muncul akibat aktivitas industri ekstraktif di tengah masyarakat.
Menurut Busyro, dampak industri ekstraktif tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi memicu persoalan sosial dan kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri.
Ia menjelaskan, kajian dalam buku tersebut disusun melalui pendekatan penelitian akademis dengan mengandalkan data primer yang diperkuat data sekunder hingga tersier. Pendekatan tersebut dilakukan untuk memastikan hasil kajian memiliki landasan ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.
(RLS)






