Landasan.id – Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy minta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk usut kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) yang telah menyebabkan puluhan anak meninggal dunia.
Hal ini disampaikan Muhadjir setelah Rapat Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Jumat (21/10).
“Pengusutan terbilang penting untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana di balik kasus,” kata Muhadjir dalam keterangan tertulis yang diterima CNN Indonesia. “Di samping itu, angka kejadian GGAPA dianggap sudah mengancam upaya pembangunan SDM khususnya perlindungan terhadap anak.”
Hingga 21 Oktober 2022, Kementerian Kesehatan mencatat kasus GGAPA mencapai 241 kasus di 22 provinsi. Dari total kasus, sebanyak 55 persen atau 133 pasien dilaporkan meninggal.
Pasien rata-rata mengeluhkan demam (202 pasien), kehilangan nafsu makan (123 pasien), malaise (119 pasien), mual (129 pasien), muntah (120 pasien), ISPA (108 pasien), diare (70 pasien), nyeri bagian perut (62 pasien), dehidrasi (51 pasien), pendarahan (15 pasien).
Selain itu 71 pasien mengeluhkan anuria (ginjal tidak produksi urine) dan sebanyak 40 pasien mengeluh oliguria (volume urine menurun).
“Pasien masuk rumah sakit, cepat sekali kondisinya memburuk, turun drastis dan 55 persen meninggal dunia,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers pada Jumat (21/10).
Di tengah situasi krisis, ada titik terang dalam penanganan pasien. Sebanyak 10 pasien GGAPA di RSCM menunjukkan kondisi stabil dan membaik setelah diberi antidotum dari Singapura yakni Fomepizole.
“Kondisi pasien kan biasanya memburuk, ini sebagian membaik, sebagian stabil. Kami jadi merasa percaya diri obat ini efektif. Karena efektif, pemerintah Indonesia sedang mendatangkan lebih banyak lagi,” ujar Budi.
Selain itu, Kemenkes juga memeriksa riwayat 156 pasien gangguan ginjal akut sebelum sakit dan menemukan daftar 102 obat yang pernah dikonsumsi. Menkes mengatakan 102 obat itu kini diserahkan kepada BPOM untuk diteliti lebih lanjut.
Budi mengatakan saat ini Kemenkes mengambil langkah konservatif melarang apotek menjual seluruh obat sirop, dan melarang dokter meresepkan obat sirop, sebagai langkah mitigasi awal.
“Kita ambil langkah-langkah konservatif, memproteksi bayi-bayi kita,” katanya.
Sumber : CNN indonesia.com
