Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Ni Wayan Leli Pariani, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan harus benar-benar berpihak dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Leli Pariani saat membacakan laporan Banggar DPRD Parimo dalam rapat paripurna penyampaian hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026, Senin (12/01/2026).
“Setiap rupiah dalam APBD 2026 harus memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. Karena itu, Banggar membahasnya secara mendalam bersama seluruh fraksi dan pemerintah daerah,” tegas Leli Pariani di hadapan peserta rapat paripurna.
Dalam laporan Banggar disebutkan, total pendapatan daerah Kabupaten Parigi Moutong pada Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp1,731 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp186,259 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,501 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp44,3 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,726 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasional sebesar Rp1,402 triliun, belanja modal Rp15,841 miliar, belanja tidak terduga Rp8 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp300,162 miliar.
Dari sisi pembiayaan daerah, Banggar mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp5 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5 miliar, sehingga pembiayaan neto tetap berada pada angka Rp5 miliar.
Leli Pariani menekankan, arah kebijakan APBD 2026 harus difokuskan pada penyelesaian persoalan-persoalan mendasar daerah. Sektor prioritas meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, penguatan UMKM, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih dan sanitasi.
“Kami mendorong peningkatan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi juga harus menjadi prioritas karena berdampak langsung terhadap pergerakan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Banggar DPRD Parimo merekomendasikan agar pemerintah daerah memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta perluasan akses permodalan bagi pelaku UMKM dan kelompok masyarakat rentan.
Menurut Banggar, kebijakan anggaran yang tepat sasaran diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Parigi Moutong secara berkelanjutan.
