Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Ketidakhadiran Bupati Parigi Moutong (Parimo), Erwin Burase, dalam rapat paripurna DPRD menuai sorotan tajam. Anggota DPRD Parimo, Husen Marjengi, secara terbuka menyindir kepala daerah yang kembali hanya diwakili dalam agenda penting pembentukan panitia khusus (Pansus), Senin (26/01/2026).
Sindiran itu disampaikan Husen saat memberikan penghormatan kepada pejabat yang hadir sebelum menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna pembentukan Pansus pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2025 Triwulan III oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Yang saya hormati pimpinan DPRD, Bupati Parimo yang diwakili. Hanya diwakili terus (Bupati),” ujar Husen di hadapan peserta sidang.
Ia kemudian menekankan pentingnya keseriusan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung kerja Pansus. Husen mendesak agar seluruh dokumen, termasuk LHP dan dokumen pendukung lainnya, segera diserahkan kepada anggota Pansus tanpa penundaan.
“LHP hari ini sudah harus ada di tangan teman-teman anggota Pansus. Termasuk dokumen pendukung,” tegasnya.
Menurut Husen, dokumen LHP BPK memuat berbagai rekomendasi strategis yang menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah. Ia mengingatkan agar setiap temuan tidak dipandang sebelah mata.
“Jangan dianggap remeh. Di dalam LHP ini banyak rekomendasi yang menjadi warning atas berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.
Ia juga meminta pimpinan dan anggota Pansus bersikap tegas apabila OPD tidak kooperatif dalam memfasilitasi kebutuhan data dan informasi.
“Jika OPD tidak serius, pimpinan dan anggota Pansus harus merekomendasikan sikap atas ketidakseriusan tersebut,” kata Husen.
Dalam rapat tersebut, Bupati Erwin Burase diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setda Parimo, Lewis. Berdasarkan rundown kegiatan yang beredar, pada waktu bersamaan Bupati menghadiri pelantikan pengurus organisasi Dunia Melayu Islam di salah satu hotel di Kota Palu
