Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Candra Setiawan, kembali menyoroti maraknya kendaraan bermuatan berat yang masih melintasi kawasan jalur dua Parigi, meski sebelumnya telah disarankan agar kendaraan dengan tonase tinggi tidak lagi menggunakan ruas jalan tersebut.
Hal itu disampaikan Candra Setiawan dalam Rapat Paripurna DPRD Parigi Moutong, Selasa, 10/03/2026, yang juga dihadiri Wakil Bupati Abdul Sahid. Ia menilai hingga saat ini belum ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, padahal kendaraan bertonase berat diduga menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan.
“Dari pantauan saya, kendaraan bermuatan berat itu masih saja melintas di area jalur dua kita,” ujar Candra dalam rapat paripurna.
Menurutnya, pada rapat paripurna sebelumnya DPRD telah menyarankan agar kendaraan dengan muatan di atas 10 ton tidak lagi melintas di jalur dua. Namun hingga kini, kebijakan tersebut belum diterapkan secara nyata di lapangan.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa kendaraan berat yang melintas tidak hanya truk angkutan barang, tetapi juga kendaraan yang mengangkut alat berat seperti eksavator, yang dinilai mempercepat kerusakan badan jalan.
“Sepanjang jalur dua saat ini sudah dipenuhi tambalan jalan rusak. Kondisi ini tentu sangat mengganggu kenyamanan, terutama bagi pengendara roda dua,” tegasnya.
Karena itu, Candra kembali mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan untuk segera mengambil langkah tegas dengan mengalihkan kendaraan bertonase berat ke jalur jalan nasional.
Ia menilai struktur jalan nasional lebih memadai untuk menampung kendaraan berat dibandingkan jalan kabupaten maupun provinsi yang memiliki daya dukung terbatas.
“Struktur jalan nasional tentu berbeda dengan jalan daerah. Jika kendaraan berat tetap melintas di jalur dua, kerusakan jalan akan terus berulang dan pemerintah harus terus melakukan perbaikan,” jelasnya.
Candra berharap Dinas Perhubungan segera mencarikan solusi konkret agar persoalan tersebut tidak terus berlarut dan tidak membebani anggaran daerah akibat perbaikan jalan yang berulang.
“Saya berharap Dishub segera mencarikan solusi agar daerah tidak terus-menerus melakukan perbaikan jalan akibat kendaraan bertonase berat,” pungkasnya.
