Palu, LANDASAN.ID – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid bersama Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, sepakat agar pemerintah daerah tidak terburu-buru menarik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor durian. Fokus utama saat ini adalah membangun ekosistem durian nasional yang sehat dan berkelanjutan guna memperkuat ekonomi masyarakat serta membuka lapangan kerja.
Kesepakatan itu mengemuka dalam kunjungan kerja dan audiensi Kepala Badan Karantina Indonesia di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (26/05/2026).
Dalam forum tersebut, Anwar Hafid menegaskan sektor durian kini telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru yang potensial bagi Sulawesi Tengah. Karena itu, pemerintah diminta lebih memprioritaskan penguatan ekosistem industri dibanding membebani pelaku usaha dengan berbagai pungutan.
“Jangan dulu berpikir PAD. Biarkan ekosistem ini tumbuh sehat dari hulu sampai hilir. Daerah sebenarnya sudah sangat diuntungkan karena ribuan masyarakat sudah terserap bekerja di gudang-gudang peking house,” tegas Anwar Hafid.
Menurutnya, keberadaan peking house durian telah memberi dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengurangan angka kemiskinan di daerah. Ia menyebut satu peking house mampu menyerap sekitar 200 pekerja.
“Ini peluang ekonomi besar. Pemerintah harus hadir mendukung pertumbuhan industrinya terlebih dahulu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Parigi Moutong, Faradiba Zaenong, mendesak pemerintah segera membentuk regulasi dan satuan tugas khusus untuk mengawal tata kelola industri durian di Sulawesi Tengah.
Menurut Faradiba, regulasi dibutuhkan agar seluruh rantai pasok, mulai dari petani, UMKM, hingga peking house milik pengusaha lokal maupun asing, memiliki kepastian hukum dan standar pengawasan yang jelas.
“Pemerintah harus hadir membuat regulasi agar ekosistem durian tidak tumbuh liar tanpa arah. Semua pelaku usaha harus memiliki payung hukum yang jelas,” katanya.
Ia juga meminta pembentukan satgas khusus guna menjaga keberlanjutan industri durian, termasuk pengawasan standar kualitas ekspor agar mampu bersaing di pasar internasional.
Selain itu, Faradiba mendorong Badan Karantina Indonesia memperketat standarisasi kualitas durian nasional, khususnya terhadap praktik panen buah muda yang dinilai dapat merusak kepercayaan pasar ekspor.
Ia mencontohkan Thailand yang menerapkan pengawasan ketat terhadap kualitas durian demi menjaga reputasi produk mereka di pasar global.
“Kalau praktik panen muda terus terjadi, petani sendiri yang akan dirugikan karena kualitas buah turun dan pasar bisa kehilangan kepercayaan,” ujarnya.
Dukungan terhadap penguatan ekosistem durian juga datang dari Ketua Asosiasi Perkebunan Durian Indonesia Kabupaten Parigi Moutong, Hengky Idrus. Ia menyebut Indonesia saat ini masih kekurangan pasokan durian untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan.
“Kita masih kekurangan durian. Karena itu, mari dorong masyarakat menanam durian,” katanya.
Hengky meminta pemerintah berhati-hati membuka ekspor durian segar secara besar-besaran sebelum produksi nasional benar-benar siap. Menurutnya, kekurangan bahan baku dapat mengancam keberlangsungan industri frozen durian yang telah menyerap ribuan tenaga kerja.
“Kalau bahan baku kurang, puluhan pabrik frozen bisa terdampak dan sekitar 4.000 tenaga kerja terancam kehilangan pekerjaan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakapolda Sulawesi Tengah, Helmi Rauf, meminta pemerintah menjaga semangat para pelaku usaha durian yang selama ini berperan dalam mendorong ekspor dari Sulawesi Tengah.
“Pengusaha peking house, Kadin, dan Apdurin sudah membantu jalannya ekspor durian. Pemerintah jangan sampai tinggal diam karena itu bisa mematahkan semangat pelaku usaha,” katanya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Abdul Kadir Karding menyatakan pihaknya siap memperkuat kolaborasi lintas sektor demi membangun industri durian Indonesia yang kuat dan berdaya saing global.
“Kita akan bersama-sama memperkuat ekosistem durian nasional. Semua pihak harus terlibat agar industri ini tumbuh sehat dan kompetitif,” tegasnya.
Di akhir pertemuan, Gubernur Anwar Hafid memastikan pemerintah daerah akan segera membahas regulasi tata kelola durian bersama seluruh kepala daerah di Sulawesi Tengah.
“Seluruh bupati dan wali kota akan kita kumpulkan untuk membahas tata kelola durian ini. Pemerintah harus hadir memastikan ekosistemnya tumbuh sehat dan memberi manfaat besar bagi masyarakat,” pungkasnya.
