Example 1200x460
DPRD  

Delapan Ranperda Masuk Propemperda Sulteng 2027, Bapemperda Serap Aspirasi Publik

Pimpinan Bapemperda DPRD Sulteng, Dra. Sri Indraningsih Lalusu, MBA, dalam kegiatan Sosialisasi Propemperda Provinsi Sulteng Tahun 2027, di Sriti Convention Hall, Palu, Senin (2/11/2026). /Foto IST

Palu, LANDASAN.ID – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Delapan Ranperda tersebut terdiri atas lima Ranperda prakarsa DPRD dan tiga Ranperda prakarsa Pemerintah Daerah. Penyusunannya diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Hal itu mengemuka dalam Sosialisasi Propemperda Provinsi Sulteng Tahun 2027 yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Sulteng melalui Bagian Persidangan dan Perundang-undangan di Sriti Convention Hall, Palu, Senin (2/11/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Sulteng, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), organisasi profesi, asosiasi, hingga komunitas.

Anggota DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, S.H., dalam pemaparannya menjelaskan, delapan Ranperda yang masuk dalam Propemperda 2027 mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari kesehatan, pertanian, pertambangan, bantuan hukum, hingga perlindungan kekayaan intelektual.

Secara rinci, delapan Ranperda tersebut meliputi perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan, fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, penyelenggaraan pertanian, tata kelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan, bantuan hukum, perlindungan masyarakat dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan perilaku seksual, perubahan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta perubahan Perda tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Selain delapan Ranperda tersebut, terdapat tiga Ranperda dalam daftar kumulatif terbuka, yakni Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2028, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026.

Sementara itu, Tenaga Ahli Bapemperda DPRD Sulteng, Dr. Asri Lasatu, S.H., M.H., menekankan pentingnya Analisis Kebutuhan Perda (AKP) sebagai dasar dalam menentukan kelayakan setiap usulan Ranperda.

Menurutnya, setiap rancangan regulasi harus memiliki landasan kewenangan yang jelas, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Ia menjelaskan, identifikasi kebutuhan regulasi perlu dilakukan melalui sejumlah mekanisme, di antaranya penjaringan aspirasi masyarakat, penyebaran kuesioner, Focus Group Discussion (FGD), konsultasi publik, hingga wawancara dengan pihak terkait.

Pimpinan Bapemperda DPRD Sulteng, Dra. Sri Indraningsih Lalusu, MBA, menegaskan bahwa setiap usulan Ranperda harus melalui kajian mendalam sebelum ditetapkan sebagai prioritas pembentukan regulasi daerah.

Menurutnya, penentuan prioritas tidak cukup hanya berdasarkan usulan, tetapi harus mempertimbangkan tingkat urgensi, kewenangan pemerintah daerah, serta manfaat konkret yang dapat dirasakan masyarakat.

Ia menegaskan, pembentukan Perda bukan sekadar mengejar penambahan produk hukum, melainkan memastikan setiap regulasi benar-benar dibutuhkan, memiliki landasan yang kuat, dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Sri juga mengapresiasi keterlibatan OPD, organisasi profesi, asosiasi, dan komunitas dalam sosialisasi tersebut. Partisipasi berbagai elemen dinilai penting untuk memperkaya substansi Ranperda sekaligus memastikan regulasi yang disusun tidak lepas dari persoalan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta menyampaikan masukan terkait perlindungan kekayaan intelektual dan ekspresi budaya tradisional, pemberdayaan komoditas pertanian unggulan daerah, hingga fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha muda.

Perwakilan PAPRI secara khusus menyoroti pentingnya perlindungan dan pemanfaatan karya cipta serta kekayaan intelektual komunal sebagai bagian dari identitas dan potensi daerah.

Sementara itu, perwakilan BRIDA Provinsi Sulteng memaparkan perkembangan fasilitasi kekayaan intelektual melalui pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Upaya tersebut termasuk mendorong perlindungan produk unggulan daerah, salah satunya Durian Volcano asal Sulteng.

Berbagai masukan tersebut mendapat tanggapan dari pimpinan Bapemperda dan narasumber untuk selanjutnya menjadi bahan pengayaan dan penyempurnaan substansi rancangan regulasi.

Melalui sosialisasi ini, Bapemperda DPRD Sulteng mendorong agar penyusunan Propemperda 2027 berlangsung secara terukur, selektif, dan partisipatif. Dengan demikian, setiap Perda yang dihasilkan tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mampu menjawab persoalan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *