Palu, LANDASAN.ID – Komisi II dan Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendorong penguatan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan percepatan hilirisasi industri.
Hal itu dibahas dalam rapat gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Sulteng bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Ruang Baruga DPRD Sulteng, Gedung B Lantai III, Rabu (05/08/2026).
Rapat tersebut berfokus pada langkah strategis meningkatkan penerimaan daerah sekaligus mendorong perubahan posisi Sulawesi Tengah dari sekadar daerah penghasil menjadi daerah yang mampu mengelola sekaligus memperoleh nilai tambah dari kekayaan sumber daya alam. Kebijakan tersebut dikaitkan dengan Kepmen Nomor 157 Tahun 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulteng Arnila Hi. Moh. Ali. Hadir Ketua Komisi II Yus Mangun, SE, Ketua Komisi III Dandy Adhi Prabowo, serta anggota kedua komisi.
Pertemuan juga dihadiri Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bappeda, serta Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah.
Wakil Ketua I DPRD Sulteng Arnila Hi. Moh. Ali menegaskan, pengelolaan SDA tidak boleh berhenti pada aktivitas produksi dan ekspor komoditas mentah. Menurutnya, kekayaan alam daerah harus diolah sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat.
“Melalui rapat gabungan ini kita ingin menyatukan persepsi dan langkah seluruh pihak agar potensi sumber daya alam Sulawesi Tengah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Arnila.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sulteng Yus Mangun menilai peningkatan PAD membutuhkan sinergi lintas sektor, terutama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan serta perindustrian.
“Komisi II akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan investasi, pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian, serta optimalisasi penerimaan daerah agar potensi ekonomi Sulawesi Tengah dapat dimanfaatkan secara maksimal,” katanya.
Ketua Komisi III DPRD Sulteng Dandy Adhi Prabowo menyoroti pentingnya tata kelola sektor pertambangan dan sumber daya mineral yang terencana, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, hilirisasi harus menghasilkan dampak ekonomi yang nyata, bukan sekadar meningkatkan nilai komoditas.
“Kami berharap kebijakan hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga mampu memperkuat pembangunan daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah,” jelas Dandy.
Rapat gabungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Sulteng dan Pemprov Sulteng memperkuat tata kelola SDA, meningkatkan daya tarik investasi, serta mengoptimalkan penerimaan daerah.
DPRD Sulteng menilai penguatan hilirisasi dan optimalisasi PAD harus berjalan beriringan agar kekayaan SDA tidak hanya memberikan keuntungan dari sisi produksi, tetapi juga mampu menjadi penggerak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.
