Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Parigi Moutong mengikuti Diseminasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digelar Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di lobi Kantor Bupati, Jumat (27/03/2026).
Diseminasi tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), sekaligus mengacu pada kebijakan terbaru Kementerian Dalam Negeri terkait indikator kinerja kunci, bobot penilaian, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Kegiatan dipimpin oleh Harry Kusuma.
Dalam arahannya, Harry Kusuma menegaskan bahwa pemahaman terhadap IKK menjadi fondasi utama dalam menilai kinerja pemerintah daerah secara objektif dan terukur. Ia menilai, penguatan kapasitas OPD dalam memahami indikator ini akan berdampak langsung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.
“Diseminasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap program daerah memiliki ukuran kinerja yang jelas dan terukur,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk belajar dari praktik baik di Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Sigi dan Kota Palu, yang dinilai mampu menunjukkan kinerja bertahap, terencana, dan menghasilkan capaian yang efektif.
Pelaksanaan diseminasi ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, terutama pada aspek pengawasan dan evaluasi kinerja. Melalui penguatan indikator kinerja kunci, diharapkan setiap OPD mampu menyusun program yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan adanya pemahaman yang komprehensif terhadap IKK, pemerintah daerah diharapkan mampu memenuhi standar evaluasi kinerja yang ditetapkan pemerintah pusat, sekaligus memastikan setiap program yang dijalankan memberikan hasil yang terukur dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
