Jakarta, LANDASAN.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong yang tergabung dalam lintas komisi melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Direktorat Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (23/6/2026). Pertemuan tersebut bertujuan mempercepat penanganan dampak bencana hidrometeorologi dan gempa bumi yang melanda Kabupaten Parigi Moutong.
Rombongan DPRD dipimpin Sutoyo, S.Sos., didampingi Mohamad Irfain, SH., Imam Muslihun, S.Sos., Yushar, Arnol, SH., Rusno Tanriono, Hi. Wardi, SH., dan Hi. Sami. Kedatangan mereka diterima langsung Pelaksana Tugas Kepala Subbidang Direktorat Penanganan Darurat BNPB, Johan Fredi Pakpahan, S.Sos.
Kunjungan tersebut merupakan respons atas meningkatnya intensitas bencana yang melanda Parigi Moutong sepanjang Juni 2026. Gempa bumi tektonik bermagnitudo 6,7 menyebabkan kerusakan rumah warga di Desa Torue dan Desa Tolai serta merusak sejumlah fasilitas umum. Di saat bersamaan, hujan berintensitas tinggi memicu banjir di Kecamatan Parigi, Parigi Selatan, Parigi Barat, dan Balinggi yang mengakibatkan ratusan rumah terendam, infrastruktur rusak, serta puluhan hektare lahan pertanian produktif terdampak.
Dalam pertemuan itu, DPRD Parigi Moutong menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada BNPB. Di bidang kebijakan dan anggaran, para legislator meminta penjelasan mengenai mekanisme penambahan Dana Siap Pakai (DSP), percepatan pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi, pendampingan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta peluang dukungan pemerintah pusat bagi daerah yang berkomitmen meningkatkan ketahanan terhadap bencana.
Pada aspek mitigasi dan kesiapsiagaan, DPRD mendorong pembaruan peta risiko bencana hingga tingkat desa, pembangunan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) di daerah rawan banjir bandang, penguatan program Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan pesisir Teluk Tomini, serta peningkatan kapasitas aparatur BPBD melalui sertifikasi teknis.
Sementara pada sektor penanganan darurat, DPRD meminta percepatan distribusi logistik ketika akses darat terputus akibat longsor, penambahan armada evakuasi berupa perahu karet maupun kendaraan amfibi, serta percepatan penyediaan hunian sementara bagi masyarakat terdampak.
Pembahasan juga difokuskan pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. DPRD mengonsultasikan perkembangan usulan pembangunan tanggul pengendali banjir dan normalisasi sungai yang telah diajukan sebelumnya, mekanisme pengawasan penggunaan anggaran kebencanaan agar tetap akuntabel, serta dukungan pemulihan ekonomi bagi sektor pertanian dan perikanan yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Plt. Kepala Subbidang Direktorat Penanganan Darurat BNPB, Johan Fredi Pakpahan, menyatakan pihaknya mengapresiasi langkah proaktif DPRD Parigi Moutong dalam memperjuangkan percepatan penanganan bencana di daerah.
Ia menegaskan BNPB akan memberikan asistensi kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengingat wilayah tersebut berada pada kawasan rawan gempa bumi dan bencana hidrometeorologi. BNPB juga berkomitmen menyelaraskan mekanisme penetapan status tanggap darurat antara pemerintah pusat dan daerah agar dukungan logistik, armada evakuasi, serta bantuan kedaruratan dapat disalurkan lebih cepat, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.
Melalui koordinasi tersebut, DPRD Kabupaten Parigi Moutong berharap sinergi dengan BNPB semakin diperkuat sehingga percepatan pemulihan infrastruktur, perlindungan masyarakat terdampak, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dapat segera direalisasikan.
