Parigi moutong, Landasan. Id – Pembangunan los yang berasal dari bantuan program Comunity Social Responsibility (CSR) PT Bank Sulteng pada 2021-2022, menambah deretan penyebab bangunan Pasar Sentral Parigi (PSP) di Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mubazir.
Bahkan, keberadaan los CSR ini juga menambah kesan kumuh di kawasan PSP, karena lokasi tersebut seharusnya menjadi lahan parkir pedagang, dan pengunjung.
Sejak los CSR difungsikan, saat Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Muhammad Yasir menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Parimo kala itu, membuat seluruh pedagang seketika berpindah.
Dampaknya, bangunan los serupa di bagian sisi utara, tepatnya berdekatan dengan gedung kantor pasar, yang telah tersedia dalam kawasan PSP, tak lagi difungsikan alias mubazir.
“Sudah tidak ada lagi yang berjualan di sini, semua sudah pindah di depan (los CSR). Tinggal beberapa pedagang toko saja yang masih bertahan,” kata salah satu pedagang, Pendi, kepada sejumlah media, Jum’at, 14 Juni 2024.
Sebelum pedagang dipindahkan, kata dia, lokasi sisi utara kawasan PSP hingga los ikan menjadi pusat keramaian jual beli.
“Sekarang keramaian sudah berpindah ke depan (los CSR). Kalau ada pembeli yang masuk, mereka cuma belanja ikan saja, itupun tidak banyak,” tuturnya.
Dia berharap, pihak pengelola dapat menata kembali pedagang yang berjualan di kawasan PSP, agar tidak terjadi ketimpangan. Sementara itu, Asosiasi Pedagang PSP, H Iskandar mengaku, ikut menyayangkan bangunan los di kawasan PSP yang tak difungsikan tersebut.
“Ada bangunan di sana, pemerintah sudah anggarkan tapi tidak dipakai, mubazir. Kenapa dibiarkan membangun bangunan lain,” kata Iskabdar, di Parigi, Rabu malam, 12 Juni 2024
Dia menyebut, pihaknya tidak bermaksud menghalangi niat Pemerintah Daerah (Pemda) Parimo untuk membangun di kawasan PSP.
Namun, sebaiknya lebih mendahulukan penataan kembali pedagang dan pasar, agar PSP lebih menarik serta dapat menjadi ikon Kota Parigi.
“Kami selaku Asosiasi, siap saja mengawal apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Tapi harusnya ditata dulu dengan baik,” tutupnya.
