Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi PKB, H. Wardi, melontarkan kritik tajam terhadap capaian kinerja pemerintah daerah yang dinilainya belum menunjukkan kemajuan signifikan setelah hampir satu tahun masa pemerintahan berjalan.
Kritik tersebut disampaikan Wardi dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, Senin (15/6/2026), saat membahas berbagai persoalan strategis daerah yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat.
Menurutnya, sejumlah janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat belum terealisasi secara optimal. Salah satu yang disorot adalah persoalan penerangan di sejumlah wilayah yang dinilai masih jauh dari harapan warga.
“Sudah hampir satu tahun berjalan, tetapi masih banyak persoalan mendasar yang belum menunjukkan perkembangan berarti. Masyarakat tentu menunggu hasil kerja nyata dari pemerintah daerah,” tegas Wardi di hadapan peserta rapat.
Selain itu, ia juga menyinggung berbagai program bantuan yang dijanjikan kepada masyarakat, termasuk distribusi gas LPG gratis dan program bantuan lainnya yang menurutnya belum dirasakan secara merata oleh warga.
Wardi menilai pemerintah daerah harus lebih serius memastikan seluruh program yang telah dijanjikan benar-benar sampai kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
Tidak hanya itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian legislator PKB tersebut. Ia meminta pemerintah daerah menunjukkan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang masih menghambat kemajuan sektor tersebut.
“Satu tahun pertama seharusnya menjadi fondasi yang kuat untuk memperlihatkan arah pembangunan daerah. Namun yang saya lihat, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wardi juga menyoroti maraknya aktivitas pertambangan rakyat di sejumlah wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melihat aspek ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan.
Menurutnya, pemerintah harus segera menghadirkan tata kelola yang jelas agar aktivitas pertambangan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh masyarakat.
“Jangan sampai keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Persoalan ini harus menjadi perhatian bersama dan ditangani secara serius,” katanya.
Meski menyampaikan kritik keras, Wardi mengaku masih optimistis terhadap masa depan pembangunan daerah. Ia mengingatkan bahwa pemerintahan saat ini masih memiliki empat tahun masa kerja untuk melakukan pembenahan dan memperbaiki berbagai kekurangan yang ada.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, langkah evaluasi dan inovasi harus segera dilakukan agar Parigi Moutong mampu bersaing dengan daerah lain yang telah menunjukkan berbagai capaian dan prestasi.
Wardi bahkan menyoroti minimnya penghargaan yang berhasil diraih daerah dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut, kata dia, seharusnya menjadi cambuk bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.
“Jangan sampai kita hanya sibuk dengan publikasi dan pencitraan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah aksi nyata, kerja nyata, dan hasil yang benar-benar bisa dirasakan,” pungkasnya.
Pernyataan Wardi menjadi salah satu sorotan dalam rapat paripurna tersebut karena secara terbuka mengingatkan pemerintah daerah agar menjadikan tahun pertama pemerintahan sebagai bahan evaluasi menyeluruh guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Parigi Moutong.
