Palu, LANDASAN.ID – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Mohammad Arus Abdul Karim, menegaskan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 harus berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar tingginya serapan anggaran.
Penegasan itu disampaikan Arus Abdul Karim dalam Rapat Paripurna DPRD Sulteng dengan agenda penyampaian laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis enam bulan berikutnya Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Selasa (04/08/2026).
Menurut Arus, laporan realisasi semester pertama APBD tidak boleh dipandang sebatas kewajiban administratif pemerintah daerah. Dokumen tersebut menjadi instrumen penting bagi DPRD untuk mengevaluasi kinerja anggaran sekaligus mengawal efektivitas program pembangunan.
“Evaluasi terhadap realisasi APBD menjadi pijakan penting dalam menentukan langkah-langkah strategis pada semester kedua. Dengan demikian, setiap program prioritas daerah dapat diselesaikan secara optimal sehingga target pembangunan dan pelayanan publik dapat tercapai sesuai rencana,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap rupiah APBD dikelola secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Arus mengingatkan, tingginya angka serapan anggaran tidak otomatis mencerminkan keberhasilan pembangunan. Ukuran utama keberhasilan APBD, kata dia, adalah sejauh mana belanja daerah mampu menghasilkan program yang berkualitas dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Sulteng melalui Wakil Gubernur memaparkan perkembangan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah hingga semester pertama 2026. Pemerintah juga menyampaikan prognosis pelaksanaan APBD untuk enam bulan berikutnya.
Arus menilai hasil evaluasi semester pertama harus menjadi dasar untuk melakukan perbaikan pada semester kedua, terutama terhadap program yang realisasinya masih rendah atau belum memberikan dampak optimal.
Ia juga mendorong sinergi legislatif dan eksekutif diperkuat agar pengelolaan keuangan daerah tidak berhenti pada aspek penyerapan, tetapi benar-benar berorientasi pada capaian pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh komitmen bersama dalam mengelola setiap rupiah anggaran secara bertanggung jawab dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” katanya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulteng, para wakil ketua dan anggota DPRD Sulteng, Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, serta sejumlah tamu undangan.
