Palu, LANDASAN.ID – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menerima aksi unjuk rasa yang digelar Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) di Kantor DPRD Sulteng, Jalan Samratulangi, Kota Palu, Senin 20/04/2026.
Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Moh. Hidayat Pakamundi, yang hadir mewakili Ketua DPRD. Di hadapan massa aksi, Hidayat menegaskan bahwa DPRD membuka ruang bagi kritik sebagai bagian penting dalam sistem demokrasi.
“Kami mengapresiasi sikap kritis mahasiswa sebagai kontrol sosial. Seluruh tuntutan yang disampaikan akan kami inventarisasi dan tindak lanjuti sesuai kewenangan DPRD,” tegasnya.
Dalam aksinya, LMND membawa sejumlah isu strategis. Mereka menolak praktik penyalahgunaan jabatan, mendesak penerapan pendidikan gratis, serta meminta evaluasi menyeluruh terhadap program makanan bergizi. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti dugaan oligarki pangan, mendesak pengusutan transparan kasus Andi Yunus, hingga menuntut penertiban aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Parigi Moutong.
Menanggapi hal tersebut, Komisi IV DPRD Sulteng memastikan akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, khususnya dalam aspek integritas dan akuntabilitas pejabat publik.
Tak hanya itu, DPRD juga berkomitmen mendorong evaluasi kebijakan di sektor pendidikan dan program pangan melalui koordinasi lintas instansi. Transparansi dalam proses pengadaan dan distribusi pangan turut menjadi perhatian utama.
Dalam aspek penegakan hukum, DPRD menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap proses agar berjalan adil, terbuka, dan tidak tebang pilih. Termasuk di dalamnya, koordinasi dengan aparat penegak hukum serta pemerintah pusat terkait penanganan tambang ilegal di Parigi Moutong.
“Kami tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga akan memastikan ada tindak lanjut konkret. Semua ini akan kami teruskan ke pihak eksekutif dan lembaga terkait,” ujar Hidayat.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. DPRD berharap ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah terus terjaga secara konstruktif guna mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah.
