Landasan.id, Parigi – Hasbar, Salah seorang Praktisi Hukum, berharap Gubernur Sulawesi Tengah (SulTeng) Rusdy Mastura segera mengevaluasi kinerja Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo. Hasbar menilai selama menjabat , Richard Arnaldo memilki keterkaitan emosional dengan sejumlah politisi yang memiliki agenda politik di daerah itu.
Hasbar kemudian mencontohkan dalam konteks Pemilu pada Februari 2024 yang lalu. Saat itu menurut dia, kedua orang tua dari Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo ikut mencalonkan sebagai anggota legislatif.
“Pada 14 Februari 2024 kemarin bapak dari Pj bupati pak Longky Djanggola kan jadi Caleg DPR RI, ibunya sebagai Caleg DPRD Provinsi, dan anaknya Pj bupati. Secara emosional tidak mungkin anak tidak membantu,” terang Hasbar kepada sejumlah awak media baru-baru ini.
Sebab itu, untuk menghindari resistensi politik pada Pilkada November 2024 mendatang, Gubernur SulTeng, Rusdy Mastura kata Hasbar, harus mengevaluasi Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo.
Apalagi, beredar informasi paman dari Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo akan ikut berkontestasi pada Pemilihan Kepala Daerah November 2024 yang akan datang.
“Kemudian Pilkada sudah di dekat mata. Kalau misalnya pak Badrun Nggai maju. Ini kan Paman dari Pj Bupati,” ucap Hasbar.
“Karena itu, jika ingin menghindari resistensi politik di Parigi Moutong jangan sampai orang-orang ditunjuk jadi Pj Bupati berafiliasi dengan keluarga politisi yang akan maju,” sebut Hasbar menambahkan.
Hasbar pun menginginkan, agar Gubernur menunjuk Pj Bupati yang netral alias tidak memiliki kepentingan politik praktis di Parigi Moutong. Harapannya, agar bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik hingga terpilihnya Bupati yang baru.
“Harusnya gubernur menempatkan Pj Bupati yang netral sehingga bisa menjalankan tugas di masa transisi kepemimpinan di Parigi Moutong,” pungkasnya.
Richard Arnaldo selaku PJ Bupati Parigi Moutong mengaku tidak khawatir jika kinerjanya akan dievaluasi baik oleh, Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD. Ia juga menegaskan, termasuk mengenai keterlibatan dirinya yang diasumsikan terlibat politik praktis di Pemilu 2024.
“Saya tergantung yang melakukan evaluasi, Pada dasarnya saya menerima apapun hasil evaluasinya nanti. Bisa dilihat dengan situasi dan kondisi kemarin (Pemilu 2024) apakah memang saya ada keberpihakkan atau tidak,” kata Richard saat di temui di gedung DPRD Parigi Moutong, Senin (10/6/2024).
Meski demikian, Richard menghargai pandangan dan argumentasi semua pihak-pihak yang menganggap dirinya tidak netral. Bahkan, ia mendorong agar dilaporkan kepada lembaga berwenang mengevaluasi beserta bukti.
“Itu kan argumen dari masing-masing orang. Terserah, kalau memang orang itu berpikir demikian (Berpihak), kalau memang ada bukti-bukti terkait silahkan dilaporkan kepada lembaga-lembaga yang berhak untuk melakukan evaluasi terhadap saya, misalnya DPRD, Pak Gubernur, Mendagri,” ungkapnya.
“Nah, kalau dari Kemendagri saya secara rutin sudah melaporkan apa yang saya lakukan setiap 3 bulan berjalan,” sambung Richard.
