Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong menggelar rapat paripurna pada Selasa, 11/11/2025, dengan agenda pembahasan tiga dokumen strategis pembangunan daerah yang menjadi dasar arah kebijakan tahun-tahun mendatang.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Parigi Moutong menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT serta apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas komitmen, perhatian, dan pandangan konstruktif yang disampaikan dalam forum paripurna tersebut.
“Tiga dokumen penting yang menjadi pembahasan utama adalah Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025–2029, serta Ranperda perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,” jelas Wabup Abdul Sahid.
Menurutnya, seluruh masukan yang diberikan oleh fraksi-fraksi DPRD merupakan cerminan dari fungsi pengawasan legislatif dan kemitraan strategis antara DPRD dan pemerintah daerah. “Sinergi ini adalah fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tambahnya.
Rapat paripurna yang dihadiri pimpinan beberapa OPD, dan insan pers itu juga membahas secara rinci tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Salah satunya adalah pandangan Fraksi Golkar yang menyoroti struktur pendapatan dan belanja daerah tahun 2026.
Fraksi Golkar mencermati proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp1,72 triliun dan belanja daerah Rp1,713 triliun, dengan ruang fiskal yang cukup terbatas. Fraksi ini menilai besarnya porsi belanja operasional sebesar Rp1,38 triliun belum seimbang dengan belanja modal yang hanya sekitar Rp23,18 miliar, sehingga perlu penyesuaian agar pembangunan infrastruktur dapat lebih optimal.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk terus melakukan efisiensi belanja daerah dan memperbesar porsi belanja modal terutama pada sektor infrastruktur dasar dan ekonomi kerakyatan.
“Kami terus berupaya mengefisienkan belanja dan mengarahkan anggaran untuk memperkuat sektor produktif yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat,” ujar Abdul Sahid.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah modernisasi sistem pajak dan retribusi melalui digitalisasi berbasis aplikasi terintegrasi guna meningkatkan transparansi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat fondasi fiskal daerah dan menciptakan tata kelola keuangan yang sehat, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Parigi Moutong.
