Banten, LANDASAN.ID – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan koordinasi ke DPRD Provinsi Banten guna memperkuat efektivitas kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD), khususnya dalam penerapan digitalisasi administrasi dan pengelolaan anggaran yang efisien, Rabu (07/05/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sulteng Yus Mangun bersama Sekretaris Komisi II Ronald Gulla. Rombongan turut didampingi Sekretaris DPRD Sulteng Moh. Sadly Lesnusa, Kepala Bagian Fasilitasi Erwin, serta Kasubag Umum dan Kepegawaian Malki Nurgaha.
Kedatangan rombongan diterima Kepala Bagian Perundang-undangan, Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD Banten H. Sunandar bersama Kepala Bagian Umum Ibud Sihabudin.
Dalam pertemuan itu, DPRD Sulteng mempelajari berbagai strategi tata kelola administrasi, sistem digitalisasi pelayanan, hingga pola pelaksanaan fungsi pengawasan yang diterapkan DPRD Banten.
Sekretaris Komisi II DPRD Sulteng Ronald Gulla menilai DPRD Banten berhasil mengoptimalkan sistem digitalisasi administrasi sebagai penunjang efektivitas kerja lembaga legislatif.
Menurut Ronald, pengalaman DPRD Banten penting dijadikan referensi, terutama dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan integrasi pengelolaan data pemerintahan.
“Digitalisasi menjadi kebutuhan dalam meningkatkan efektivitas kerja sekretariat maupun alat kelengkapan dewan. Karena itu, kami ingin mempelajari strategi yang telah diterapkan DPRD Banten,” ujar Ronald.
Sementara itu, H. Sunandar menjelaskan seluruh kebutuhan sekretariat DPRD Banten dirancang melalui perencanaan yang matang dan terukur, termasuk agenda komisi, kegiatan komparasi, hingga fungsi pengawasan.
“Seluruh kebutuhan disusun sejak awal agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif, efisien, dan terarah,” kata Sunandar.
Di kesempatan yang sama, Kepala Bagian Umum DPRD Banten Ibud Sihabudin memaparkan sejumlah program unggulan berbasis digitalisasi dan strategi publikasi kelembagaan melalui kerja sama media nasional.
Menurutnya, DPRD Banten telah menerapkan sistem digitalisasi sejak beberapa tahun terakhir guna memperluas akses informasi publik dan memperkuat transparansi kelembagaan.
Ia menyebut, efektivitas publikasi informasi juga diukur melalui capaian jangkauan publik, termasuk jumlah pengikut media sosial yang menjadi indikator keterhubungan informasi dengan masyarakat.
Adapun sejumlah program unggulan yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut meliputi “DPRD Sapa Warga”, program pengawasan, hingga “Parlemen School”.
Selain itu, sekretariat DPRD Banten juga menjelaskan mekanisme pengelolaan anggaran yang dimulai sejak pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Harga Satuan (SHS).
Ketua Komisi II DPRD Sulteng Yus Mangun berharap hasil koordinasi tersebut dapat menjadi rujukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja DPRD Sulawesi Tengah.
Ia menegaskan, meskipun pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, pemenuhan aspirasi masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama.
“Di tengah efisiensi anggaran, kami berharap seluruh aspirasi masyarakat tetap dapat diwujudkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Yus Mangun.
